15 Fakta tentang Budaya Politik Partisipan

By |2018-11-08T19:20:24+00:00April 20th, 2017|Knowledge|


Source: Rama

Terdapat empat tipe budaya politik di dunia, yaitu budaya parokial, budaya kaula, budaya partisipan dan budaya politik campuran. Meski budaya politik yang termaju adalah budaya politik partisipan, namun budaya politik yang berlaku di Indonesia adalah budaya politik campuran. Budaya politik partisipan yaitu budaya politik yang ditandai dengan keaktifan masyarakat dalam kehidupan politik. Berikut ini adalah beberapa fakta tentang budaya politik partisipan.

1. Demokrasi Politik

A post shared by baim wong (@baimwong) on

Loading...

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi politik memiliki beberapa ciri, di antaranya yaitu keputusan  yang diwacanakan oleh pemerintah berdasarkan kepentingan rakyat dan keinganan rakyat dan semua yang berkaitan dengan kepentingan dan kekuasaan rakyat tertulis dalam konstitusi dan undang-undang negara. Selain itu, terdapat juga sistem kepartaian di mana partai akan dijadikan sebagai sebuah media pelaksanaan sistem politik demokrasi di sebuah negara.

2. Pemilu

A post shared by Vita Sophia Dini (@vsdini) on

Pemilu merupakan singkatan dari pemilihan langsung. Dalam sistem politik demokrasi, pemilu merupakan salah satu saran untuk menentukan pihak yang akan bertanggung jawab dalam pemerintahan sebuah negara. Pihak yang akan bertanggung jawab dalam pemerintahan ini dipilih langsung oleh rakyat melalui kotak suara. Pihak yang mendapatkan suara tertinggi akan menjadi penanggung jawab pemerinahan negara.

3. Jaminan Kebebasan Berorganisasi

A post shared by Febri Putri (@feb_put) on

Dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 dan 28E ayat (3), rakyat Indonesia dijamin memiliki kebebasan berorganisasi. Dijelaskan dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945 bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Kebebasan berorganisasi juga merupakan salah satu ciri demokrasi. Namun untuk mendirikan sebuah organisasi yang sah, harus dipenuhi terlebih dahulu syarat-syarat yang berlaku.

4. Aktif dalam Kegiatan Politik

A post shared by Intan Nugraheni (@intanheni) on

Seperti pengertian dari budaya politik partisipan, masyarakat negara yang menganut budaya politik partisipan aktif dalam kegiatan politik di negara tersebut. Hal ini disebabkan karena masyarakat negara tersebut memiliki kesadaran tinggi akan hak dan tanggung jawabnya. Masyarakat juga mampu mempergunakan hak dan menanggung kewajibannya. Warga tidak serta merta tunduk pada keadaan, namun dapat memposisikan diri dalam politik yang terjadi di negaranya.

5. Banyak Aspirasi Publik Muncul dari Kalangan Bawah

Negara demokrasi memberikan kebebasan pada rakyatnya untuk mengemukakan pendapat dan gagasan mereka. Karena hal ini, banyak aspirasi publik muncul dari kalangan bawah dan tidak hanya dari kalangan atas. Kebebasan mengemukakan pendapat tidak membeda-bedakan rakyat dari ras, suku, agama dan status kekayaan. Sehingga semua aspirasi dari berbagai golongan dapat didengar dan negara tersebut dapat mencapai sebuah mufakat untuk kepentingan bersama.

6. Banyak Perdebatan

A post shared by Rapmafm Ums (@rapmafm) on

Kebebasan untuk mengemukakan pendapat juga memiliki sisi lain. Dengan adanya kebebasan ini, banyak terjadi perdebatan di berbagai kalangan. Cara berpikir yang berbeda-beda membuat perbedaan pendapat mengenai suatu hal. Oleh karena itu tidak jarang terjadi sebuah perdebatan mengenai suatu hal antara satu orang dengan yang lainnya atau satu golongan dengan golongan lainnya.

7. Pilkada Langsung

A post shared by @emiel7110 on

Pilkada adalah pemilihan kepala daerah. Pemilihan ini hampir sama dengan pemilu, hanya saja pilkada dilaksanakan untuk memilih sebuah pihak yang akan menjadi penanggung jawab atas pemerintahan di suatu wilayah tertentu yang disebut provinsi. Sedangkan pemilu dilaksanakan untuk memilih sebuah pihak yang akan bertanggung jawab atas pemerintahan sebuah negara. Hal yang sama dari pilkada dan pemilu adalah keduanya dilaksanakan dengan pemungutan suara secara langsung oleh masyarakat di negara tersebut secara serentak.

8. Pejabat Bisa Dikritik Saat Melakukan Kesalahan

A post shared by Muhammad Qhoirul (@amnesiamuda) on

Berbeda dengan budaya politik kaula, di mana masyarakat tidak banyak memberikan masukan dan tuntutan pada pemerintah maupun pejabat pemerintah, di negara dengan budaya politik partisipan pemerintah dan pejabat pemerintah dapat dikritik oleh rakyat jika melakukan kesalahan. Hal ini memungkinkan karena setiap warga negara memiliki hak untuk mengutarakan pendapat mereka kapanpun dan di manapun mereka.

9. Korupsi Berkurang Karena Pengawasan Publik

A post shared by Rizz r (@farisrahmadani) on

Pemerintahan yang transparan memungkinkan publik untuk mengawasi dan menilai kinerja para pejabat pemerintah. Korupsi marak dilakukan oleh para pejabat dalam bentuk tindakan tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka hanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak atau golongan tertentu. Tindakan ini dapat diberantas dengan kesadaran masyarakat akan kondisi politik yang terjadi di negaranya, dan menggunakan hak serta kewajibannya untuk mengawasi tindakan yang diambil oleh pemerintah maupun pejabat pemerintah.

10. Lembaga Kepentingan Publik Menguat


Source: ivanatman

Di negara demokrasi, terdapat lembaga-lembaga untuk kepentingan publik. Contohnya di Indonesia adalah KPK dan YLKI. Lembaga kepentingan publik seperti KPK dan YLKI semakin menguat karena kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam politik di negara tersebut. Masyarakat turut berpartisipasi secara aktif membantu lembaga-lembaga ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya, karena lembaga-lembaga ini dibuat untuk kepentingan publik.

11. Petisi, Demo dan Pemogokan


Source: jim henderson

Petisi, demo dan pemogokan adalah salah satu cara rakyat untuk menuntut atau menyampaikan sesuatu pada pemerintah. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk melakukan petisi, demo dan pemogokan. Namun ada beberapa peraturan yang harus dipenuhi untuk melakukan petisi, demo dan pemogokan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kericuhan dan kegaduhan dalam menyampaikan tuntutan atau pendapat kepada pemerintah.

12. Pendidikan Politik


Source: monusco

Pendidikan politik di negara yang menganut budaya politik partisipan sangatlah penting. Di Indonesia, seluruh warga negaranya diberi pendidikan politik semenjak kecil. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya. Dan juga diharapkan agar timbul rasa untuk ikut berperan aktif dalam politik negara.

13. Penguatan Lembaga Legislatif


Source: bici

Lembaga legislatif adalah badan deliberatif pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, peraturan dan undang-undang negara. Dalam sistem parlemen lembaga legislatif merupakan badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Contoh lembaga legislatif adalah DPR dan DPRD. Di negara demokrasi, DPR dan DPRD mengalami penguatan. Karena DPR dan DPRD merupakan wakil dari rakyat yang dipilih oleh rakyat. Dan wakil rakyat ini akan mengatur negara berdasarkan amanat yang dibebankan oleh rakyat kepadanya.

14. Dialog antara Wakil Rakyat dan Pemilih

Sebelum pemilu atau pilkada, para calon wakil rakyat akan diberikan waktu untuk melakukan kampanye. Kampanye merupakan sebuah tindakan dan usaha untuk mendapatkan dukungan agar terpilih dalam pemilu ataupun pilkada. Dalam kesempatan ini, para calon wakil rakyat berkesempatan langsung untuk berdialog dengan pemilih atau masyarakat. Dan juga para calon wakil rakyat dapat mendengar aspirasi dan keluhan dari masyarakat.

15. Meningkatkan Kesejahteraan


Source: US Navy

Budaya Politik Partisipan sangat jelas meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Hal ini dikarenakan dalam budaya politik partisipan, harus dicapai sebuah mufakat atau keputusan bersama yang tidak mementingkan suatu golongan tertentu. Dengan keadaan ini, semua pihak akan mendapatkan keuntungan dan dapat hidup dengan sejahtera dan damai bersama-sama.

Demikian beberapa fakta mengenai budaya politik partisipan. Semoga informasi ini membuat kita sebagai warga negara dari sebuah negara yang menganut budaya politik partisipan, lebih aktif lagi berpartisipasi dalam urusan politik negara.

Loading...